Minggu, 15 November 2009

TIDAK TRANSPARAN


Apa kabar kawan-kawan ? Saya sudah lama tidak menulis. Kesibukan pekerjaan membuat saya kurang mood untuk menulis. Bukan tidak mencoba, bahkan saya sering lama-lama duduk di depan layar laptop, namun selalu tidak tuntas...

Dalam minggu ini saya punya pengalaman baru yang ingin saya angkat. Minggu ini, saya mengunjungi gampong-gampong di Samadua dan menemukan beberapa persoalan di sana. Bukan soal kunjungan yang ingin saya tulis, karena saya memang sudah sering ke gampong-gampong, sesuai dengan tugas saya, namun lebih kepada beberapa persoalan yang terjadi.

Di beberapa gampong yang saya kunjungi, banyak pertanyaan dari tokoh masyarakat maupun dari perangkat gampong tentang program BKPG dan ADG, yang seharusnya tidak perlu ditanyakan. Namun karena tidak terbangun "komunikasi yang baik" antara beberapa masyarakat dengan para pengambil kebijakan di gampong, maka timbul pertanyaan, yang kalau tidak segera ditangani akan menjadi sebuah "persoalan"...

Hal-hal yang ditanyakan umumnya tentang keuangan gampong (desa), tentang program BKPG, tentang ADG, dll sebagainya. Seandainya di gampong semua informasi disampaikan dengan baik melalui "papan informasi" tentu saja tidak timbul "pertanyaan" yang menjurus pada pembentukan opini bahwa ada yang kurang diketahui masyarakat terkait berbagai kebijakan. Nah tugas kami sebagai Fasilitator adalah menfasilisitasi berbagai masalah tersebut agar segala sesuatu berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kesimpulan yang bisa dipetik dan menjadi pelajaran adalah dengan tidak transparannya segala kebijakan yang kita ambil, akan membawa ketidaknyamanan bagi pihak lain. Dan tentu saja selanjutnya akan berkembang menjadi beragam "persoalan" yang akan menjadi bom waktu, yang sewaktu-waktu akan meledak. Dan pengalaman seperti yang saya sebutkan di atas, menjadi semacam peringatan dan selanjutnya saya menyampaikan pada gampong-gampong lain yang belum saya kunjungi. Bahwa; agar timbul rasa saling percaya, baik antara perangkat gampong dengan masyarakat mupun antara pemimpin gampong dengan perangkat gampong lainnya, segala kebijakan yang diambil haruslah berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dan hasilnya haruslah disampaikan pada khalayak ramai dengan menjunjung tinggi azas transparansi....!

Mudah-mudahan pengalaman ini menjadi pelajaran juga bagi kami.

Mukhlis Aminullah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar