"PANAS" MENJELANG PEMILU 2009

Menjelang Pemilu tahun 2009 suasana Politik di Aceh kian memanas saja. Ada saja kejadian yang menarik perhatian publik terjadi dalam beberapa bulan ini.
Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu perseteruan antara T.Bachrum Manyak dan T.Burdansyah dengan DPP PDI Perjuangan, yaitu pemecatan beliau dari keanggotaan PDI Perjuangan sehingga beliau menggugat Partai yang telah membesarkan namanya tersebut. Sampai saat ini masalah tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
Kejadian lainnya adalah usulan Pemecatan Dr.Ahmad Farhan Hamid dari PAN oleh sebagian kalangan pengurus PAN di Aceh, karena beliau telah terpilih menjadi Ketua Partai Bersatu Atjeh (PBA), beberapa waktu yang lalu.
Baru-baru ini, kita juga dikejutkan dengan berita pemecatan Tgk Muhubussabri dari keanggotaan PPP, sekalian beliau direcall dari keanggotaan DPRK Aceh Besar. Walaupun prosesnya masih berjalan, tak pelak kejadian tersebut membawa image negatif terhadap Partai Politik bagi masyarakat Aceh. Konon lagi, sebabnya adalah telah melakukan perbuatan "tercela" yaitu menjadi Pengurus salah satu (Cikal) Partai Lokal di Aceh. Dalam ini dapat ditarik benang merah, bahwa ternyata para elit Partai yang berbasis Nasional masih alergi terhadap keberadaan Partai Lokal di Aceh.
Seharusnya mereka tidak perlu takut berlebihan terhadap keberadaan Partai Lokal.
Dan apa yang disampaikan oleh Presiden PKS, Tiffatul Sembiring beberapa waktu yang lalu di Banda Aceh adalah pernyataan yang luar biasa. Sampai saat ini, dari pengamatan kami orang awam, hanya PKS lah yang berani mengajak Partai Lokal bersanding sama-sama membangun Aceh. Karena menurut beliau, kehadiran Partai Lokal adalah dinamika tersendiri dalam ranah perpolitikan Aceh pasca MoU Helsinki.
Partai lain sampai hari ini belum menampakkan aura persahabatan, yang ada hanyalah mengeluarkan statement atau pernyataan yang membingungkan publik. Para elitnya (ada yang karbitan), hanya mengeluarkan pernyataan yang ngawur alias tidak ilmiah.
Bagi kami orang awam, apapun yang "keluar" dari pengurus Partai di beberapa media sudah kami anggap statement resmi dari Partai yang bersangkutan. Dan bagi publik, pernyataan yang ngawur, berita-berita pemecatan kader dan lain-lain akan menjadi semacam "evaluasi" terhadap kepercayaan selama ini.
Dan tentu saja, hasil "evaluasi" tersebut akan kami sampaikan pada hari Pemungutan Suara Pemilu tahun 2009.

PENYAKIT PIKUN AKIBAT USIA LANJUT

Semua pasti ingin panjang umur. Tapi, tentu tidak seorangpun yang menghendaki menjadi ringkih atau bahkan pikun akibat lanjut usia.Bersamaan dengan proses penuaan, bukan hanya kondisi fisik yang menurun drastis, tapi juga datang penyakit pikun. Data statsitik menujukkan, dewasa ini di Jerman, sekitar 70 persen penghuni rumah jompo mengidap penyakit pikun. Jika disebutkan jumlahnya secara konkrit, memang cukup mengejutkan, yakni sekitar 1,2 juta manula di Jerman menderita penyakit menurun drastisnya kemampuan berfikir. Di Indonesia, memang belum ada suatu penelitian yang khusus mengenai hal ini, tetapi kondisi di Jerman mungkin bisa menjadi Representative. Beda-beda sedikit, tentu hal yang lumrah.

• Penurunan Kemampuan Berpikir

Gejalanya juga mudah dikenali. Misalnya saja, ada seorang Kepala Dinas atau seorang pimpinan Lembaga (umumnya separuh baya menuju pikun = 50-an tahun), yang sering membuat kebijakan yang aneh-aneh yang tidak lazim ataupun kebijakan yang tidak normatif (yang akan membingungkan seisi kantor tempatnya memimpin), ini merupakan pertanda pikun. Definisi dari pikun adalah, terus menurunnya kemampuan berpikir secara drastis, akibat menurunnya fungsi jaringan otak. Penyebab utamanya belum diketahui secara pasti. Dampaknya, terutama menurunnya kinerja memory dan kemampuan memecahkan masalah sehari-hari.

• Alzheimer, Salah Satu Penyebab.

Gejala pikun biasanya meningkat seiring pertambahan usia. Akan tetapi perlu diketahui, pikun bukan merupakan gejala normal dari proses penuaan. Di negara-negara maju, sekitar 60 persen dari penyebab pikun adalah penyakit Alzheimer. Dalam kasus ini, penurunan kemampuan berpikir terjadi akibat rusaknya jaringan otak. Penyebabnya hingga kini masih dicari. Namun salah satu pendapat para ahli, pikun juga disebabkan lemahnya jaringan otak bawaan sejak lahir. Disamping itu juga akibat "otak" yang karbitan. Sebagai contoh, seseorang yang umurnya masih 3 (tiga) tahun tetapi sudah duduk di kelas 1 (satu) SD, padahal seusia tersebut masih duduk di bangku TK.
Contoh lain, seseorang yang sangat muda usianya sudah memimpin sebuah wilayah teritorial ( Bupati, Camat, dll ) yang mana pada usia semuda itu ybs belum matang untuk menjadi Pemimpin.
Seperti kata da'i kondang Zainuddin MZ, bahwa baterai senter yang dipersiapkan untuk malam hari, sudah dinyalakan pada pagi atau siang hari. Giliran dipakai malam hari, baterainya sudah soak.
Yang juga amat menarik, perempuan lebih banyak mengidap pikun akibat penyakit Alzheimer dibanding laki-laki. Penyakit ini biasanya menyerang secara pelan-pelan dan diam-diam, kebanyakan pada usia di atas 60 tahun. Seiring dengan perjalanan waktu, penyakitnya terus bertambah parah.

• Tidak Mau Mengakui

Pikun sejak lama sudah menjadi penyakit umum di kalangan usia lanjut. Akan tetapi, biasanya kalau dokter mendiagnosa seseorang menderita pikun, atau ada orang menagatakan seseorang 'pikun' ibaratnya dimulai semacam permainan petak umpet. Dalam arti, penderitanya terus berusaha memungkiri penyakitnya. Dokter Ingo Füsgen, direktur Klinik Ilmu Penuaan di Wuppertal mengatakan: "Banyak yang masih berkilah, memang begitulah kalau sudah tua. Tapi dengan pernyataan seperti itu, penyakit menjadi tidak dapat diobati. Kita tidak lagi menganggap tema itu tabu, atau merasa malu membicarakannya. Karena itulah, bersama dengan para dokter umum, saya berusaha membuat panduan pengobatan penyakitnya secara terstruktur.“

• Penyuluhan Dini

Menimbang cukup banyaknya penderita pikun, Füsgen menuntut agar penyakit itu lebih diperhatikan. Hal ini juga telah ditanggapi oleh para tokoh politik. Misalnya saja menteri sosial di negara bagian Jerman, Thüringen, Klaus Zeh, mengimbau dilakukannya penyuluhan terhadap generasi muda. Menteri Zeh juga mengatakan, sejak kanak-kanak harus ditanamkan pengertian, bahwa dalam usia tua, kemampuan kita dapat menurun.

• Tidak Bisa Diobati

Penyakit pikun menggeregogoti kepribadian penderitanya. Seringkali mereka menjadi agresiv. Atau sebaliknya menjadi sangat derpresiv. Menurut professor Ingo Füsgen, penyakit pikun memang tidak dapat disembuhkan, akan tetapi lajunya dapat direm. Füsgen mengatakan, “Kita sekarang memiliki sarana yang cukup bagus. Misalnya dengan pemberian obat-obatan. Itu berarti, meningkatkan kualitas kehidupan, dan mencegah terbuangnya waktu bagi perawatan.“Untuk pemberian obat-obatan atau terapi lainnya, tentu saja harus dilibatkan tenaga ahli medis. Pasalnya, penyebab penyakit pikun, khususnya akibat penyakit Alzheimer, sejauh ini baru sebagian yang diketahui. Selain faktor genetika, juga terus diteliti gangguan fungsi pada jaringan saraf pengantar pesan di otak yang disebut synapse. Dalam proses penuaan yang normal, jumlah synapse di otak memang berkurang. Akan tetapi, dalam kasus penyakit Alzheimer, jumlah synapse berkurang secara dramatis.

• Kemampuan Regenerasi

Penelitan para pakar menunjukan, sel-sel saraf pada penderita Alzheimer tidak memiliki kemampuan memulihkan synapse yang sudah aus, atau lebih jauh lagi membentuk jaringan synapse baru. Padahal, kemampuan stabilisasi atau regenerasi synapse, dalam kondisi normal, tetap ada pada sel saraf manusia lanjut usia. Pada penderita pikun akibat penyakit Alzheimer, penurunan drastis kemampuan regenerasi sel saraf, sebagian diakibatkan mutasi genetika dan sebagian lagi akibat pengerasan protein tertentu di dalam otak.

• Pencegahan Munculnya Gejala

Dalam ilmu kedokteran aktual, terdapat tiga pilar pengobatan pikun akibat Alzheimer. Pada dasarnya pengobatan ini hanya memerangi gejalanya, bukan penyebab penyakitnya. Pilar pertama, adalah yang berbasis pengobatan penyakit dalam. Di sini, dilakukan pengobatan penyakit lain yang memperparah gejala Alzheimer. Antara lain pengobatan tekanan darah tinggi, penyakit gula atau penyakit gangguan metabolisme. Metode berikutnya, adalah pemberian obat-obatan untuk meningkatkan kinerja sel saraf. Biasanya diberikan obat-obatan yang mengandung unsur aktiv yang memicu perbaikan kinerja saraf. Sedangkan pilar ketiga adalah pemberian obat-obatan psiko-farmaka, untuk menekan gejala gangguan perilaku, seperti sikap gelisah, agresiv atau juga terpecahnya kepribadian.

• Menghambat Kemunduran

Namun para dokter juga memperingatkan, pemberian obat penenang semacam itu, juga dapat memicu reaksi yang sebaliknya. Dalam kondisi tertentu, para penderita penyakit Alzheimer, malahan dapat bersikap lebih agresiv lagi. Selain itu, kemampuan berfikir para penderita yang sudah menurun menjadi macet samasekali. Semua cara pengobatan, pada intinya hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas fungsi otak. Terutama agar penderita tetap dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain itu juga dapat dihambat kemunduran fungsi otak yang lebih parah.

Secara umum dapat disimpulkan, penyakit pikun memang harfiah setiap manusia. Jangan Anda tersinggung atau pun marah, bila ada yang mengatakan Anda pikun, toh orang yang mengatakan tersebut juga akan mengalami hal yang sama, namun kita tidak tau berapa parahnya pikun seseorang.

Namun, sebaiknya bila Anda merasa pikun, jangan terlalu "maju" ke depan. Biarkan lah orang yang lebih muda (dan lebih fresh) dari Anda yang maju dan memikul tanggung jawab. Ibarat baterai senter yang sudah soak, tentu akan kerepotan berjalan dalam kegelapan malam. Biarkan orang yang memegang baterai senter baru yang memandu Anda.

Semoga Anda tidak takut pikun.....termasuk saya.

UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PARTAI POLITIK

Menimbang : a. bahwa kernerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones.ia Tahun 1945;
b. bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
b. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
b. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
b. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB II
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2
(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
(3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
a. asas dan ciri Partai Politik;
b. visi dan misi Partai Politik;
c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
f. kepengurusan Partai Politik;
g. peraturan dan keputusan Partai Politik;
h. pendidikan politik; dan
i. keuangan Partai Politik.
(5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3
(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
a. akta notaris pendirian Partai Politik;
b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. kantor tetap;
d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.

Pasal 4
(1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.
(4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB III
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK

Pasal 5
(1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut.
(2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.

Pasal 6
Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris.

Pasal 7
(1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.
(2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak dapat dilakukan oleh Menteri.

BAB IV
ASAS DAN CIRI

Pasal 9
(1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB V
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 10
(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
a. Mewujudkan cita-cita nasional bartgsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.
Pasal 11
(1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
(2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12
Partai Politik berhak:
a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
j. membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
Partai Politik berkewajiban:
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang - undangan;
b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

BAB VII
KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA

Pasal 14
(1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin.
(2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART.

Pasal 15
(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART.
(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih.
(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.

Pasal 16
(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis;
c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau
d. melanggar AD dan ART.
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik.
(3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 17
(1) Organisasi Partai Politik terdiri atas:
a. organisasi tingkat pusat;
b. organisasi tingkat provinsi; dan
c. organisasi tingkat kabupaten/kota.
(2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
(3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

Pasal 18
(1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
(2) Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/ kota.

BAB IX
KEPENGURUSAN

Pasal 19
(1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
(2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
(3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
(4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.


Pasal 20
Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Pasal 21
Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal 22
Kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART.

Pasal 23
(1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.
(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Pasal 24
Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.

Pasal 25
Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik.

Pasal 26
(1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/ atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.
(2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini.

BAB X
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 27
Pengambilan keputusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan secara demokratis.

Pasal 28
Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik.

BAB XI
REKRUTMEN POLITIK

Pasal 29
(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
a. anggota Partai Politik;
b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden; dan
d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

BAB XII
PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK

Pasal 30
Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDIDlKAN POLITIK

Pasal 31
(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

BAB XIV
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK

Pasal 32
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
(3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.
Pasal 33
(1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-­Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri.
(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.
(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

BAB XV
KEUANGAN

Pasal 34
(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:
a. iuran anggota;
b. sumbangan yang sah menurut hukum; dan
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
(4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35
(1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang diterima Partai Politik berasal dari:
a. perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
b. perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
c. perusahaan dan/ atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/ atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik.

Pasal 36
(1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik.
(2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening kas umum Partai Politik.
(3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik.

Pasal 37
Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 38
Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 39
Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 40
(1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan:
a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah;
c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional;
d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
e. nama atau gambar seseorang; atau
f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain.
(2) Partai Politik dilarang:
a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-­Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Partai Politik dilarang:
a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan identitas yang jelas;
c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau
e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik.
(4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/ atau memiliki saham suatu badan usaha.
(5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme.

BAB XVII
PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK

Pasal 41
Partai Politik bubar apabila:
a. membubarkan diri atas keputusan sendiri;
b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau
c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 42
Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART.

Pasal 43
(1) Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan cara:
a. menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau
b. menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik.
(2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
(3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 44
(1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 di beritahukan kepada Menteri.
(2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45
Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.

BAB XVIII
PENGAWASAN
Pasal 46
Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang.

BAB XIX
SANKSI
Pasal 47
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum.
(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.

Pasal 48
(1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri.
(2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan semen tara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun.
(3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
(4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
(5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya.
(6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara.
(7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi.

Pasal 49
(1) Setiap orang atau perusahaan danjatau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang disumbangkannya.
(2) Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima.
(3) Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara.

Pasal 50
Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51
(1) Partai Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan, Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah Undang-Undang ini diundangkan.
(3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan diri ke Departemen sebelum Undang-Undang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut Undang-Undang ini.
(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-­Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
(5) Perkara Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-­Undang ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 53
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA


LEMBARAN NEGARA REPUBLIK Indonesia tahun 2008 nomor 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik danan Kesejahteraan Rakyat,

Ttd

Wisnu Setiawan

KIAT-KIAT MENDIDIK (2)

Ketika anak kita lahir, atau bahkan ketika kita hendak berangkat menikah, yang terbersit dalam hati barangkali adalah kerinduan untuk memiliki anak yang berbakti kepada-Nya. Inilah anak yang dirindukan oleb kaum mukmin. Anak yang hukma-shabiyya rabbiradhiyyab (semenjak kecil telah memiliki kearifan dan sekaligus diridhai Tuhan). Anak shalih yang mendo'akan ketika para pelayat telah selesai menimbunkan tanah di pekuburan kita.
Kerinduan untuk memiliki anak yangherbakti kepada-Nya sejak kita berkeinginan untuk menikah, bukan saja boleh. Bahkan kita perlu membakarnya agar lebih meluap-luap lagi. Sehingga kerinduan itu membuat kita mempersiapkan diri.Kalau Anda merindukan anak-anak yang demikian, mari kita dengarkan kata-kata Rasulullah : "Allah merahmati seseorang yang membantu anaknya berbakti kepada-Nya," sabda Nabi SAW. Beberapa orang di sekeliling Nabi bertanya: Bagaimana caranya, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Dia menerima yang sedikit darinya, memaafkan yang menyulitkannya, dan tidak membebaninya, tidak pula memakinya."
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani, Rasulullah bersabda, "Bantulah anak-anakmu untuk berbakti. Siapa yang menghendaki, dia dapat melahirkan kedurhakaan melalui anaknya." Siapa yang menghendaki, begitu Rasullullah yang mulia berkata, dia dapat melahirkan kedurhakaan melalui anaknya. Semoga tidak satupun di antara kita yang menghendaki anak-anak yang durhaka. Semoga tidak satu pun. Tetapi apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita membantu anak-anak kita untuk berbakti sebagaimana yang diserukan oleh Rasulullah SAW?
Saya tidak berani menjawab. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Selanjutnya, marilah kita tengok sekeliling kita. Mereka yang frustasi dan memberontak pada orangtua, anak-anak siapakah itu? Mereka yang tertangkap saat meminum obat-obat terlarang, anak-anak siapakah itu? Mereka yang berkelahi dan saling menerkam, anak-anak siapakah itu ? Mereka bukan orang lain. Di antara mereka adalah anak-anak orang Islam. Bapaknya Islam. Ibunya Islam. Dan kampung mereka dikenal sebagai kampung Islam. Mengapa ini terjadi?
Saya tidak berani menjawab. Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Pada saat yang sama, marilah kita lihat apa yang terpancang di rumah-rumah saudara kita. Kalau dulu mereka mengisi saat-saat yang sepi dengan kidung barzanji atau maulid nabi, sekarang telah berganti dengan antena parabola dan pesawat televisi di atas 30 inchi. Kalau dulu mata yang maksiat ditangisi tak henti-henti, sekarang hiburan telanjang dihadirkan ke rumah-rumah orang "mukmin" melalui televisi dengan mengorbankan waktu-waktu produktif.
Sementara, koran-koran menyajikan isu dan gosip yang tak jelas ujung pangkalnya lantaran semua telah berdiri di atas agama baru yang bernama bisnis dan konsumtivisme. Baju baru menjadi lebih berharga daripada harga diri, sehingga seorang gadis bersedia tidak perawan lagi demi memperolek gemerlap mode dan penampilan trendy. (Semoga Allah mensucikan kita dan keturunan kita dan hal-hal yang demikian).
Masya-Allah, betapa banyak yang telah kita lupakan atau bahkan sengaja kita tinggalkan.Kalau dulu tetangga merasa ikut bertanggungjawab atas kebaikan anak tetangganya sehingga anak-anak berkembang dalam kesejukan, sekarang ketika orangtua mendapati anaknya nakal yang terucap adalah kata-kata, "Apa salah saya? Kenapa anak saya yang begini? Padahal, perasaan, tidak pernah menyakiti orang lain."
Kenapa anak saya yang begini? menyiratkan kesaksian hati untuk mengikhlaskan anak-anak orang lain rusak, asal jangan merusak anak sendiri. Sehingga ketika anak sendiri yang rusak, pertanyaan yang muncul adalah, "Kenapa anak saya yang begini? (Kenapa bukan anak orang lain?)" Ya, kenapa begini.
Ada banyak hal yang perlu kita renungkan kembali. Tetapi, saat ini, marilah kita mengingat-ingat hadis Nabi sebagaimana kita simak di awal tulisan ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati Allah, dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam membantu anak kita berbakti kepada-Nya, yaitu:
1. Menerima yang Sedikit
2. Memaafkan yang Menyulitkan
3. Tidak Membebani
4. Tidak Memakinya

Marilah kita lebih perjelaskan satu per satu,

1. Menerima yang Sedikit
Setiap anak telah diberi kelebihan oleh Allah 'Azza wa Jalla, dan ia dimudahkan untuk melakukan apa yang menjadi kelebihannya (bakat).Setiap anak memiliki kadar kelebihan yang berbeda-beda dan jenis keberbakatan yang beragam-ragam. Saya mempunyai bakat menulis, alhamdulillah itu saya telah memupuknya sehingga subur, dan orang lain juga mempunyai bakat menulis. Tetapi bakat saya menulis, berbeda dengan bakat menulis orang lain. Amanahnya juga berbeda antara saya dan orang lain. Ada anak yang bakatnya sangat beragam, sehingga ia menyukai hampir semua bidang dan mampu berprestasi di setiap bidang yang ia geluti.
Imam Syafi'i adalah salah satu contohnya.Ia meletakkan dasar-dasar ilmu ushul-fiqh, menetapkan qaul-qaul (pendapat hasil ijtihad) fiqih, menguasai ilmu firasat, memahami dan sekaligus termasuk ulama hadis yang piawai, serta sejumlah bidang keilmuan sejenis lainnya. Beliau juga orang yang banyak mendalami ilmu fisika, kimia, kedokteran, ilmu hitung, ilmu falak, perbintangan dan ilmu-ilmu empiris lainnya. Ada yang bakatnya hanya pada satu bidang, sementara bidang lainnya lemah.
Bahkan ada yang semula tampak sangat kesulitan dalam bidang tertentu, tetapi kemudian menjadi seorang yang paling menguasai. Setiap anak memiliki kelebihan, betapa pun sedikitnya.Betapa pun sedikitnya. Betapapun saat ini masih samar-samar. Atau, bahkan belum kelihatan.
Tugas Anda adalah menerima anak dengan hati terbuka dan cinta yang tulus. Terimalah yang sedikit dengan menjadikan diri Anda seorang ibu yang aminah, ibu yang menjadi sumber rasa aman bagi anak-anak Anda.Sehingga Andalah yang menjadi pelariannya ketika ia gelisah.Pangkuan Andalah yang dicari-cari tatkala Ia tidak bisa ulangan maternatika.Bukan justru takut mendengar suara sepatu Anda.
Terimalah yang sedikit. Jangan terlalu banyak menuntut anak. Bisa jadi anak menjadi seperti yang Anda tuntut saat ini, tetapi jangan-jangan ia akan mengalami sejumlah masalah kejiwaan yang tak kunjung selesai.Beruntung kalau ia memperoleb jawaban yang menyejukkan hati di kitab suci. Kalau tidak, jangan-jangan tindakan orangtua terlalu menuntut anak termasuk di antara perbuatan yang menyebabkan anak melakukan kedurhakaan. Na 'udzubillahi min dzalik.
Terimalah yang sedikit. Dan biarkan kasih-sayang, keteduhan dan kedamaian belaian tangan Anda menjadi tanah subur tempat anak menumbuhkan yang sedikit itu menjadi banyak dan berharga. Sedangkan do'a-do'a yang Anda panjatkan di penghujung malam, menjadi air dan penjaga kesucian tujuan serta niat Anda dalam mendidiknya sampai kelak Anda berjumpa lagi di yaumil-qiyarnah Semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan dengan anak-cucu dan orangtua kita.

2. Memaafkan yang Menyulitkan
Ketika SD dan SMP saya mempunyai kesulitan dalam mata pelajaran bahasa daerah, disamping olahraga. Saya orang Jawa asli. Ibu Jawa dan bapak juga Jawa. Tetapi saya kesulitan bukan main untuk belajar bahasa Jawa.Ulangan bahasa daerah, sudah lumayan bisa mendapat nilai 5. Kalau tidak, saya malah mendapat nilai 4 atau 3. Sebuah angka yang istimewa karena jarang yang mendapatkannya.
Tentu saja bukan angka istimewa ini yang membuat saya bahagia. Nilai saya yang hampir selalu rendah dalam bahasa daerah, tidak menimbulkan masalah yang menyulitkan perkembangan saya lantaran ibu memaafkan apa yang menyulitkan saya. Ketika saya bercerita bagaimana hari itu saya mendapat nilai yang jelek (jelek sekali) dalam bahasa daerah, ibu justru balik bercerita bahwa beliau semasa sekolah juga mempunyai kelemahan dalam mata pelajaran tertentu.
Ibu bercerita tentang kecerdasannya dalam pelajaran bahasa daerah, tetapi lemah dalarn mata pelajaran yang justru menjadi kelebihan saya. Sekali waktu, ibu membawakan buku biografi Albert Einstein, seorang penemu rumus E = MC2 yang awalnya di-DO dan sekolah lantaran bodoh. Kali lain, saya dibawakan buku biografi Thomas Alva Edison, ilmuwan cemerlang yang pernah dianggap sinting gara-gara mengerami telur angsa (tentu saja tidak bisa menetas). Ibu juga membawakan buku-buku biografi lainnya, sehingga saya merasa aman terhadap diri saya dan menerima kelebihan, kekurangan maupun apa yang oleh orang lain disebut kelemahan saya.
Kesulitan anak bisa beragam. Tidak hanya yang berkait dengan kecakapan di kelas. Anak barangkali cerdas di kelas, tapi ia membutuhkan proses yang lebih lama untuk bisa memakai dan meletakkan sepatu dengan baik.Anak barangkali cepat tanggap terhadap ta'lim (pendidikan) yang diberikan oleh bapaknya selepas shalat maghrib, tapi sulit mengucapkan 'ain dengan benar.
Memaafkan yang menyulitkan sambil tidak berputus asa terhadap rahmat Allah, insya Allah justru menjadikan anak berkembang dengan baik dan mampu mengatasi sendiri kesulitan-kesulitannya.Memaksa, memarahi, apalagi sampai membandingkan hal-hal yang rnenyulitkan anak dengan kecakapan anak lain, justru rawan terhadap berbagai jenis penyimpangan perilaku. Boleh jadi anak tidak nakal lantaran takut terhadap sikap keras Anda. Tetapi ia mungkin akan menjadi minder, rendah diri, dan kurang bisa bersikap tegas. Mungkin juga ia justru sebaliknya, menjadi sensitif, mudah tersinggung, kaku dan mudah tersulut kemarahannya.
Ibu Albert Einstein bisa memaafkan kesulitan yang menimpa anaknya.Ia membimbing anaknya dengan penuh kasih-sayang dan kesabaran. Ia tidak membebani anaknya. Kelak, anaknya menjadi ilmuwan terkenal yang sukses.Nasehat untuk memaafkan yang menyulitkan anak, ternyata tidak hanya efektif untuk kita yang muslim. Ia juga tepat untuk mereka yang belum mengenal Islam.
Nah, kalau sekarang Anda belurn memaafkan hal-hal yang menyulitkan anak Anda, marilah kita segera membenahi diri selagi pintu belum tertutup.Boleh jadi, rnaksud memaafkan yang menyulitkannya lebih luas lagi, yaitu memaafkan perilaku anak yang menyulitkan orang tua. Semoga dengan demikian, mereka kelak menjadi anak yang menyejukkan mata.

3. Tidak Membebani
Allah tidak membebani manusia, kecuali sebatas kemampuannya. Ketika Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk bertakwa, yang Ia perintahkan adalah fattaquLlaha mastatha'tum (bertakwalah semampu kamu). Ketika Allah Jalla wa 'Ala menyerukan manusia untuk melaksanakan berbagai kebajikan, yang Allah serukan adalah ahsanu-amala (sebaik-baik amal). Bukan aktsaru-amala (sebanyak-banyak amal).
Ketika Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk melaksanakan apa yang beliau perintahkan, yang beliau katakan adalah, "Jika aku larang kau melakukan sesuatu, maka jauhilah, dan jika aku perintahkan kau untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah semampu kamu. (Muttafaq 'Alaih, diriwayatkan Bukhari & Muslim)
Orangtua yang menginginkan anak berbakti kepadaNya, hendaklah tidak membebani anak dengan tugas-tugas yang tidak mampu ia lakukan.Ketidakmampuan anak bisa disebabkan oleh belum siapnya anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dikehendaki orangtua, bisa lantaran usia anak maupun kesanggupan fisik anak belum memungkinkan, bisa pula lantaran tingkat kemampuan anak belum memadai.
Tugas-tugas atau tuntutan yang baik akan berakibat baik sebagaimana dikehendaki, jika dilaksanakan pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, takaran yang tepat, dan membawa kemaslahatan bagi anak di masa-masa berikutnya. Inilah antara lain pengertian dari istilah hikmah.
Didiklah anak dengan bijak dan lemah-lembut.Tanamkan padanya keinginan untuk melakukan kebajikan-kebajikan dengan sebaik-baiknya menurut kadar kesanggupannya. Jangan terlalu menuntutnya untuk mampu melakukan segala macam tugas seperti yang anda kehendaki, saat ini juga. Jangan membanding-bandingkan Ia dengan saudaranya yang memiliki prestasi lebih bagus dalam bahasa Inggris, misalnya. Hindari terlalu banyak membebani anak dengan berbagai keharusan.
Perintah-perintah yang terlalu banyak menggunakan kata harus, bukannya memotivasi anak. Justru melemahkan. Perintah serba harus dan jangan dengan serta-merta, tidak merangsang anak untuk kreatif dan antusias melakukan kebaikan. Sebaliknya, ia secara perlahan berubah menjadi mesin yang kehilangan inisiatif-inisiatif kreatif maupun kecakapan berinovasi. Ia hanya melaksanakan apa-apa yang sudah diinstruksikan.
Selebihnya, mudah-mudahan ia tidak mengalami tekanan mental yang berkepanjangan.Dalam 'ushul-fiqli dikenal waidul-khamsah (lima prinsip dasar), salah satunya adalah terpeliharanya akal. Kalau orangtua terlalu membebani anak dengan tugas-tugas yang belum sanggup ia lakukan atau dengan tuntutan untuk mencapai prestasi-prestasi tertentu, apakah ini tidak termasuk pengebirian akal dan bahkan jiwa? Wallahua'lam bishawab.
Abul Laits rahimahullah, menurut Shalih Baharits menggambarkan kasih-sayang dan perlindungan ulama salaf terhadap anak-anaknya dan perbuatan yang menyakitkan orangtuanya. Beliau berkata bahwa sebagian kaum shalihin tidak memerintahkan anak suatu beban yang dikhawatirkan akan mengantarkan anak mendurhakai orangtuanya sehingga menyebabkannya masuk neraka. Itulah pandangan ulama salaf yang memiliki pandangan yang jauh tentang kasih-sayang kepada anak dan keutamaannya membantu anak selamat di dunia dan di akhirat. Sehingga setiap hendak memerintahkan kepada anaknya, mereka selalu berfikir, "Apakah anakku akan sanggup melakukannya? Kalau tidak sanggup, bukankah itu berarti aku telah rnenjerumuskannya ke dalam kebinasaan ?"
Seorang ibu ketika hendak memberikan perintah kepada anaknya, hendaklah memperhatikan betul apakah perintahnya akan mudah dilaksanakan anak atau tidak. Seorang ibu perlu berusaha dengan sungguh-sungguh agar anaknya tidak berkesempatan untuk menolak perintah orangtua. Ini bukan dengan menggunakan kekuasaan sebagai orangtua untuk rnemaksa, tetapi dengan berhati-hati betul dalam mernberikan perintah. la hanya memberikan perintah yang anak sanggup melaksanakannya, kecuali tugas-tugas yang sifatnya saran dan dorongan saja.
Kalau seorang anak memperoleh tugas-tugas yang sanggup ia lakukan, semangatnya akan berkembang. Di samping itu perasaannya terhadap orangtua juga ikut berkembang ke arah yang baik, sehingga secara bertahap tumbuh dorongan untuk berbakti kepada orangtua. Inilah yang dijaga oleh orangtua terdahulu. Mereka takut anaknya mendapat murka Allah lantaran tidak melaksanakan apa yang ditugaskan orangtuanya. Sementara tugas dari orangtua itulah sesungguhnya yang berat dan mengejutkan anak.Mereka mengharapkan anak yang barakah.
Kesabaran mereka bersumber dari kesadaran tentang rahmat dan murka Tuhan. Lalu, apa akibatnya kalau anak senantiasa terbebani? Mungkin ia menjadi anak yang minder dan tidak percaya diri.Mungkin ia menjadi seorang opportunis yang kemana ia terbang tergantung pada kemana angin bertiup. Mungkin ia menjadi seorang pemberontak yang menentang apa yang diperintahkan orangtua, begitu ia merasa punya kekuatan. Mungkin juga ia memperoleh guru yang menuntunnya dengan kearifan dan kesabaran. Gurunya bisa jadi ia dapatkan di masjid, di sekolah, di pasar, atau di buku.

4. Tidak Memakinya
Ridha Allah bergantung pada ridha orangtua. Ucapan ibu adalah do'a yang mustajabah. Apalagi jika lahir dan keadaan hati yang kuat.Itulah sebabnya, para ibu terdahulu sangat menjaga lisannya agar tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata yang buruk bagi anaknya. Ia lebih memilih untuk menangis ketika ia tak tahan lagi menahan kesal, daripada rnengucapkan sumpah atan memberi julukan kepada anak sesuatu yang buruk, misalnya, "Kamu ini kok nakal, sih?"
Mereka menahan lidah sekuat-kuatnya, karena takutnya mereka kepada Allah. Mereka menjaga ucapannya sebisa-bisanya karena takut ucapan yang sekarang, menjadi jalan untuk mengucapkan makian pada anaknya. Sebab ucapan seorang ibu kepada anaknya, terutama ucapan-ucapan yang keluar dan hati yang paling dalam, akan menghunjam tepat di lubuk hati anak.
Kalau sekali waktu seorang ibu mengucapkan kata yang buruk, ia segera berlari untuk memohon ampun kepada Allah Yang Maha Pengasih. Kemudian ia meminta maaf kepada anaknya.Di saat inilah, anak justru mendapatkan pelajaran yang nyata. Tangis ibu dan permintaan maafnya, menggerakkan anak untuk rnenanggalkan kenakalan-kenakalan, dan menggantinya dengan akhlak yang baik. Ketika seorang ibu meminta maaf kepada anaknya, yang terjadi justru anak akan ikut menangis.
Atau, peristiwa itu menjadi sejarah besar yang mengesankan dan mempengaruhi pertumbuhan pribadinya. Ia belajar mengenai akhlak yang mulia dan kelemah-lembutan ibu. Dan bukan sebaliknya, yakni makian.Caci-maki hanya mendorong anak untuk melakukan kenakalan yang lebih besar, di samping sebagai pelajaran bagi anak itu sendiri bagaimana mencaci yang menyakitkan orang. Makian orangtua justru menjadikan anak kebal terhadap makian, nasehat, dan perkataan yang kasar. Kata yang kasar akan ia balas dengan kata yang kasar dan suara lantang.
Caci maki tidak merangsang anak untuk memiliki kepekaan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Fir'aun adalah musuh Allah. Kezaliman Fir'aun sangat melebihi batas. Ia bahkan telah mengaku menjadi Tuhan.Di tangannya, Siti Masyithah menemui syahidnya setelah direbus dalam minyak mendidih.Tetapi, terhadap orang yang sezalim itu, Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan Nabiyullah Musa alaihissalam agar menyeru Fir'aun dengan lemah lembut. Allah SWT berfirman, "Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat-Ku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingat-Ku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat akan takut "(Q.S. Thaahaa, 20:42-44).

Semoga kita menjadi Orangatua yang diteladani oleh anak-anak kita.

KIAT-KIAT MENDIDIK (1)

Apabila telah tampak tanda-tanda tamyiz pada seorang anak, maka selayaknya dia mendapatkan perhatian serius dan pengawasan yang cukup. Sesungguhnya hatinya bagaikan bening mutiara yang siap menerima segala sesuatu yang mewarnainya. Jika dibiasakan dengan hal-hal yang baik, maka ia akan berkembang dengan kebaikan, sehingga orang tua dan pendidiknya ikut serta memperoleh pahala. Sebaliknya, jika ia dibiasakan dengan hal-hal buruk, maka ia akan tumbuh dengan keburukan itu. Maka orang tua dan pedidiknya juga ikut memikul dosa karenanya.
Oleh karena itu, tidak selayaknya orang tua dan pendidik melalaikan tanggung jawab yang besar ini dengan melalaikan pendidikan yang baik dan penanaman adab yang baik terhadapnya sebagai bagian dari haknya.
Di antara adab-adab dan kiat dalam mendidik anak adalah sebagai berikut:
1. Hendaknya anak dididik agar makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, memulai dengan yang paling dekat dengannya dan tidak mendahului makan sebelum yang lainnya (yang lebih tua, red). Kemudian cegahlah ia dari memandangi makanan dan orang yang sedang makan.
2. Perintahkan ia agar tidak tergesa-gesa dalam makan. Hendaknya mengunyahnya dengan baik dan jangan memasukkan makanan ke dalam mulut sebelum habis yang di mulut. Suruh ia agar berhati-hati dan jangan sampai mengotori pakaian.
3. Hendaknya dilatih untuk tidak bermewah-mewah dalam makan (haruspakai lauk ikan, daging dan lain-lain) supaya tidak menimbulkan kesan bahwa makan harus dengannya. Juga diajari agar tidak terlalu banyak makan dan memberi pujian kepada anak yang demikian. Hal ini untuk mencegah dari kebiasaan buruk, yaitu hanya mementingkan perut saja.
4. Ditanamkan kepadanya agar mendahulukan orang lain dalam hal makanan dan dilatih dengan makanan sederhana, sehingga tidak terlalu cinta dengan yang enak-enak yang pada akhirnya akan sulit bagi dia melepaskannya.
5. Sangat disukai jika ia memakai pakaian berwarna putih, bukan warna-warni dan bukan dari sutera. Dan ditegaskan bahwa sutera itu hanya untuk kaum wanita.
6. Jika ada anak laki-laki lain memakai sutera, maka hendaknya mengingkari-nya. Demikian juga jika dia isbal (menjulurkan pakaiannya hingga melebihi mata kaki). Jangan sampai mereka terbiasa dengan hal-hal ini.
7. Selayaknya anak dijaga dari bergaul dengan anak-anak yang biasa bermegah-megahan dan bersikap angkuh. Jika hal ini dibiarkan maka bisa jadi ketika dewasa ia akan berakhlak demikian. Pergaulan yang jelek akan berpengaruh bagi anak. Bisa jadi setelah dewasa ia memiliki akhlak buruk, seperti: Suka berdusta, mengadu domba, keras kepala, merasa hebat dan lain-lain, sebagai akibat pergaulan yang salah di masa kecilnya. Yang demikian ini, dapat dicegah dengan memberikan pendidikan adab yang baik sedini mungkin kepada mereka.
8. Harus ditanamkan rasa cinta untuk membaca al Qur’an dan buku-buku, terutama di perpustakaan. Membaca al Qur’an dengan tafsirnya, hadits-hadits Nabi n dan juga pelajaran fikih dan lain-lain. Dia juga harus dibiasakan menghafal nasihat-nasihat yang baik, sejarah orang-orang shalih dan kaum zuhud, mengasah jiwanya agar senantiasa mencintai dan meneladani mereka.Dia juga harus diberitahu tentang buku dan faham Asy’ariyah, Mu’tazilah, Rafidhah dan juga kelompok-kelompok bid’ah lainnya agar tidak terjerumus ke dalamnya. Demikian pula aliran-aliran sesat yang banyak ber-kembang di daerah sekitar, sesuai dengan tingkat kemampuan anak.
9. Dia harus dijauhkan dari syair-syair cinta gombal dan hanya sekedar menuruti hawa nafsu, karena hal ini dapat merusak hati dan jiwa.
10. Biasakan ia untuk menulis indah (khath) dan menghafal syair-syair tentang kezuhudan dan akhlak mulia. Itu semua menunjukkan kesempurnaan sifat dan merupakan hiasan yang indah.
11. Jika anak melakukan perbuatan terpuji dan akhlak mulia jangan segan-segan memujinya atau memberi penghargaan yang dapat membahagiakannya. Jika suatu kali melakukan kesalahan, hendaknya jangan disebar-kan di hadapan orang lain sambil dinasihati bahwa apa yang dilakukannya tidak baik.
12. Jika ia mengulangi perbuatan buruk itu, maka hendaknya dimarahi di tempat yang terpisah dan tunjukkan tingkat kesalahannya. Katakan kepadanya jika terus melakukan itu, maka orang-orang akan membenci dan meremehkannya. Namun jangan terlalu sering atau mudah memarahi, sebab yang demikian akan menjadikannya kebal dan tidak terpengaruh lagi dengan kemarahan.
13. Seorang ayah hendaknya menjaga kewibawaan dalam ber-komunikasi dengan anak. Jangan menjelek-jelekkan atau bicara kasar, kecuali pada saat tertentu. Sedangkan seorang ibu hendaknya menciptakan perasaan hormat dan segan terhadap ayah dan memperingatkan anak-anak bahwa jika berbuat buruk maka akan mendapat ancaman dan kemarahan dari ayah.
14. Hendaknya dicegah dari tidur di siang hari karena menyebabkan rasa malas (kecuali benar-benar perlu). Sebaliknya, di malam hari jika sudah ingin tidur, maka biarkan ia tidur (jangan paksakan dengan aktivitas tertentu, red) sebab dapat menimbulkan kebosanan dan melemahnya kondisi badan.
Jangan sediakan untuknya tempat tidur yang mewah dan empuk karena mengakibatkan badan menjadi terlena dan hanyut dalam kenikmatan. Ini dapat mengakibatkan sendi-sendi menjadi kaku karena terlalu lama tidur dan kurang gerak.

IRONI PILKADA BIREUEN

Pilkada Bireuen telah berlangsung sukses tahun 2007 yang lalu, dengan telah dilantiknya Bupati/Wakil Bupati Bireuen periode 2007-2012 pada tanggal 25 Juli 2007. Pesta Pilkada itupun telah terselenggara dengan baik, dibuktikan tanpa adanya gugatan dari para Calon Bupati/Wakil Bupati yang tidak terpilih. Begitupun, masyarakat dan LSM yang getol memantau pelaksanaan proses Pilkada itu tidak melakukan komplain atas proses pelaksanaan Pilkada itu sendiri.Hal tersebut merupakan bukti sahih keberhasilan penyelenggaraan Pilkada pertama di ranah Jeumpa. Penghargaan yang tinggi selayaknya harus diberikan kepada KIP Kabupaten Bireuen beserta jajarannya (PPK, PPG dan KPPS/Linmas) yang telah menyelenggarakan pesta demokrasi itu dengan baik dan sesuai dengan azas luber jurdil. Keberhasilan itu akan dicatat dalam sejarah Kabupaten Bireuen dan menjadi modal bagi masyarakat Bireuen dalam membangun kota juang tercinta di masa yang akan datang.Namun keberhasilan dalam penyelenggaraannya tidak diikuti dengan "penghargaan" yang sepantasnya dari Pemerintah Daerah. Sampai hari ternyata gaji dan uang operasional KIP Kabupaten Bireuen beserta jajarannya belum terbayarkan. Sungguh ironi....! Namun itulah kenyataan yang harus diterima. Air susu dibalas dengan air got.....Adakah masyarakat Bireuen yang peduli nasib mereka..?

KPU = Komisi Peningkatan Upah

Menarik sekali membaca opini Sdr.Rommy Fibri, Koordinator Peliputan Politik dan Keamanan LIPUTAN 6 SCTV beberapa waktu yang lalu di Harian Suara Karya dengan judul : KPU atau "Komisi Peningkatan Upah"Setelah menyimak kalimat demi kalimat dari opini atau katakanlah "coretan dinding" yang ditulis oleh Sdr. Rommy, kami dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Sdr. Rommy benar-benar orang yang "tidak" faham tentang KPU maupun masalah Penyelenggaraan Pemilu secara universal.Untuk jelasnya berikut kami kutip tulisan Sdr. Rommy secara utuh :Apa jadinya kalau orang belum bekerja, sudah minta tambahan gaji? Pasti akan Anda tolak mentah-mentah. Tapi mungkin Anda termasuk orang bijak, yang akan menimbang besaran angka dan seberapa berat tugas yang diemban. Nah, bagaimana jika yang minta tambahan gaji adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)?Sehari setelah dilantik tiga bulan lalu, KPU memang langsung tancap gas. Mereka rapat sampai dinihari, bahkan tak jarang harus mengawali pekerjaan esok harinya, sangat pagi. Yang diurus tak hanya persiapan pemilu 2009, melainkan juga sengketa pilkada di sejumlah daerah, termasuk pilkada di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.Konsekuensi itu memang tak terhindarkan, mengingat pemilu 2009 yang semakin dekat. Namun belum kelihatan hasil kerjanya, Ketua KPU mengusulkan penambahan tunjangan bagi seluruh jajaran KPU, baik di tingkat pusat hingga daerah. Alasannya, beban kerja bertambah akibat jumlah staf yang dikurangi.UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, memang mengurangi anggota KPU dari 11 menjadi tujuh orang. Keberadaan Biro juga dipangkas dari sepuluh, hanya tinggal tujuh. Saat ini, gaji Ketua KPU berkisar Rp14 juta, dan anggota sekitar Rp12 juta. Angka itu masih dkurangi pajak penghasilan 15 persen. Sedangkan tunjangan yang resmi didapat selain mobil dinas, hanyalah kupon bensin.Sekilas, pengajuan tambahan dana bagi KPU amatlah wajar dan rasional. Toh, langkah KPU itu direspons banyak pihak dengan bermacam sikap. Barisan oposisi di parlemen, menolak mentah-mentah. Sementara yang moderat, masih akan melihat besaran angka yang diajukan terlebih dahulu. Karena siapa tahu, dengan dinaikkan gajinya, pejabat-pejabat KPU itu tak lagi korupsi seperti anggota KPU periode 2004 silam.Namun pertanyaan berikutnya, apakah dengan dinaikkan gaji, dijamin kinerja mereka akan semakin baik? Apakah mereka tak bakal korupsi? Benarkah staf mereka berkurang sehingga beban kerja bertambah?Mengingat sebegitu banyak tender proyek yang bakal digelar buat pemilu 2009, mestinya KPU lebih konsentrasi ke sana. Hal itu penting, agar mereka tak lagi terjerembab masuk penjara, seperti rekan-rekan mereka periode 2004 lalu.Jika dibilang beban kerja bertambah, seperti alasan yang disampaikan Sekretaris Jenderal KPU, agaknya argumen ini berlebihan. Karena dari pengalaman KPU periode 2004--yang banyak masuk bui karena korupsi proyek pengadaan alat-alat kelengkapan pemilu--, maka pada penyelenggaraan pemilu 2009, proyek-proyek pemilu akan ditangani dan diurusi kesekretariatan KPU. Para anggota KPU yang terhormat, hanya bekerja di tingkat kebijakan.Jadi praktis, anggota KPU tak lagi berurusan dengan makelar-makelar pabrik kertas, ataupun pengusaha karbitan yang menyabet proyek dengan "salam tempel". Apalagi tak sedikit "perusahaan papan nama", yang ngiler menggaet tender kertas suara dan segala macam atribut pemilu mendatang. KPU mestinya tanggap dengan segera membuat kebijakan untuk mengawasi pelaksanaan tender alat-alat kelengkapan pemilu ini.Belum lagi soal koordinasi dengan KPU-KPU daerah yang harus segera diatur. Penetapan Panitia Pemilihan Pusat hingga tingkat di bawahnya, belum juga terbentuk. Pengaturan jadwal pemilu legislatif, pemilu presiden, koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu, komunikasi dengan DPR, koordinasi dengan bagian keuangan negara, dengan pihak kepolisian untuk pengamanan, dan masih segudang lagi.Jadi, tak terhitung pekerjaan rumah yang mesti dilakukan, daripada sekadar mengusulkan kenaikan gaji. Apalagi budaya timur mengenal, kerja keras dulu, baru minta tambahan upah; bukan belum kerja sudah minta peningkatan upah. Jika manuver itu yang ditempuh , KPU tak ubahnya adalah "Komisi Peningkatan Upah" belaka.Jelas sekali bahwa "coretan dinding" yang disampaikan oleh Sdr. Rommy adalah tendensius. KPU hanya ingin mengusulkan, artinya belum disampaikan secara resmi kepada Pemerintah tentang keinginan kenaikan upah (pokja), tapi hampir semua orang (yang mengatakan dirinya Pengamat Pemilu) sibuk membuat opini 'buruk" terhadap KPU, seolah-olah kenaikan upah yang diinginkan oleh KPU merupakan hal sangat tabu, yang seakan-akan "sangat" menggerogoti keuangan negara.Mata semua orang terbelalak, sepertinya semua orang di KPU adalah Public Enemy yang harus segera disingkirkan.Padahal, seandainya mereka (yang mengatakan dirinya Pengamat Pemilu) berpikir dengan logis, apa yang ingin diusulkan oleh KPU adalah hal yang sangat wajar.Uang Kehormatan Ketua, Anggota dan Sekretariat Jenderal KPU amat kecil bila dibandingkan dengan Uang Kehormatan (atau Gaji) Ketua, Anggota dan Sekretariat Jenderal Komisi Negara lainnya apalagi bila dibandingkan dengan Gaji (dan penghasilan lainnya) Anggota DPR yang terhormat.Uang Kehormatan yang diterima oleh Ketua, Anggota dan Sekretariat Jenderal KPU sangat tidak seimbang dengan tanggung jawab pekerjaan yang harus dipikul.Tanpa ingin mengurangi rasa hormat terhadap masyarakat sebagai "pemilik" uang yang dikelola Negara, memang harus kita akui Uang Kehormatan (tidak ada uang lain-lain seperti di DPR) Ketua, Anggota dan Sekretariat Jenderal KPU serta jajarannya di daerah sudah sepantasnya disesuaikan....!Bagaimana pendapat Anda.....

BAGAIMANA "MEMPENGARUHI" ORANG LAIN

Saya bukan orang yang berpengaruh, itu sudah pasti, karena saya tidak punya apa-apa....? Bukan Bupati, bukan Ulama, bukan Tokoh elit di Bireuen tapi saya hanya seorang Aktivis LSM dan secara kebetulan sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Bireuen. Dengan pekerjaan tersebut, saya yang dituntut untuk selalu ramah pada semua orang. Saya harus jadi "humas" bagi diri sendiri. Untuk menunjang pekerjaan, ada beberapa hal yang saya pelajari, tentu selain referensi-referensi yang berhubungan dengan Pemilu, serta bidang sosial kemasyarakatan.
Beberapa hal penting yang harus kita kuasai agar bisa secara "save" bila berhadapan dengan publik, antara lain; bagaimana Anda "mempengaruhi" orang lain.....
Berikut saya kemukakan beberapa teori dan teknik bagaimana orang lain tertarik dan terpengaruh dengan kita, bukan hanya karena kedudukan atau kekayaan kita, tapi masih banyak faktor lain sehingga sampai pada kondisi dimana kita bisa mempengaruhi orang lain. Bahasa gampangnya, bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain? Itu yang akan kita bahas kali ini.
Bagaimanapun juga pemahaman terhadap teknik mempengaruhi (influence tactics) orang lain menjadi satu spektrum penting, tidak hanya untuk seorang politikus, tetapi juga untuk para pemimpin baik formal maupun informal, pelatih bola, salesman, dan juga diperlukan bagi para Juru Kampanye Pilkada, dan bidang-bidang pekerjaan lainnya . Usaha mengubah sikap, opini, dan perilaku orang lain (target person) dalam satu kerangka proses yang fitrah, smooth dan tanpa pertentangan, adalah muatan penting dari taktik atau teknik mempengaruhi.
Sebenarnya taktik mempengaruhi orang lain telah diformulasikan oleh banyak pakar dan peneliti, tentu bukan di desain untuk mempengaruhi orang dalam perbuatan kejahatan . Pelakunya diharapkan tetap ada dalam rel kebenaran, dan diimplementasikan ke dalam spektrum berpikir menuju kepemimpinan yang efektif (effective leadership). Misalnya dalam manajemen organisasi, dimana seorang manajer dituntut untuk mengajak seluruh elemen organisasi bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan organisasi, menuju tujuan organisasi yang ingin dicapai. Seorang pelatih dan manajer bola yang memimpin pemain-pemain kelas dunia dan ingin mereka semua bisa bersatu, berjuang memenangkan pertandingan. Seorang Ketua KPU dituntut memimpin Lembaga KPU secara ter-organizing. Segala sesuatu harus duduk satu meja menyelesaikan persoalan demi tercapainya sasaran Lembaga dan terselenggaranya Pemilu yang Independen.
Beberapa teori dan formulasi tentang taktik atau teknik mempengaruhi telah bermunculan sejak 20 tahun yang lalu (Kipnis-1980; Schriesheim-1990; Yukl-1992, Ferris-1997). Dari perseteruan pendapat yang ada, boleh dikata yang banyak diterapkan dan dimutasikan dalam penelitian lanjutan adalah metode Influence Behavior Questionanaire (IBQ). Suatu metode yang dikembangkan oleh peneliti yang bernama Gary Yukl (1992), professor di University at Albany, Amerika. Metoda IBQ memformulasikan 9 strategi dan teknik mempengaruhi orang lain.
· Rational Persuasion: Adalah siasat meyakinkan orang lain dengan menggunakan argumen yang logis dan rasional. Seorang dokter yang memberi nasehat kepada pasien yang perokok berat, dengan menjelaskan efek buruk merokok bagi paru-paru dan hasil penelitian yang membuktikan bahwa para perokok lebih rentan menderita penyakit kronis lain. Adalah salah satu contoh rational persuasion ini.
· Inspiration Appeals Tactics: Adalah siasat dengan meminta ide atau proposal untuk membangkitkan rasa antusias dan semangat dari target person. Contoh nyata penerapannya adalah, seorang menteri yang membawahi departemen komunikasi dan informasi (kominfo), yang membuka kesempatan kepada seluruh komunitas IT untuk membuat proposal dan ide tentang pengembangan e-government di suatu negeri.
· Consultation Tactics: Terjadi ketika kita meminta target person untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang kita agendakan. Misalnya adalah menteri kominfo diatas yang kembali berkonsultasi kepada seluruh komunitas IT di suatu negeri dalam upaya mengajak partisipasi aktif dalam implementasi cetak biru e-government yang telah diproduksi oleh departemennya.

· Ingratiation Tactics: Adalah suatu siasat dimana kita berusaha untuk membuat senang hati dan tentram target person, sebelum mengajukan permintaan yang sebenarnya. Sendau gurau seorang salesman terhadap langganan, pujian seorang pimpinan terhadap bawahan sebelum memberi tugas baru, ataupun traktiran makan seorang partner bisnis adalah termasuk dalam ingratiation tactics ini.
· Personal Appeals Tactics: Terjadi ketika kita berusaha mempengaruhi target person dengan landasan hubungan persahabatan, pertemanan atau hal yang bersifat personal lainnya. Kita bisa mengimplementasikannya dengan memulai pembicaraan misalnya dengan, “Budi, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong seperti ini, tapi karena kita sudah bersahabat cukup lama dan saya yakin kamu sudah paham mengenai diri saya …”
· Exchange Tactics: Adalah mirip dengan personal appeal tactics namun sifatnya adalah bukan karena hubungan personal semata, namun lebih banyak karena adanya proses pertukaran pemahaman terhadap kesukaan, kesenangan, hobi, dsb. diantara kita dan target person.
· Coalition Tactics: Adalah suatu siasat dimana kita berkoalisi dan meminta bantuan pihak lain untuk mempengaruhi target person. Strategi kemenangan karena jumlah pengikut dipakai dalam siasat ini.
· Pressure Tactics: Terjadi dimana kita mempengaruhi target person dengan peringatan ataupun ancaman yang menekan. Seorang komandan pasukan yang memberi ancaman penurunan pangkat bagi prajuritnya yang mengulangi kesalahan serupa. Adalah contoh implementasi pressure tactics ini.Legitimizing Tactics: Adalah satu siasat dimana kita menggunakan otoritas dan kedudukan kita untuk mempengaruhi target person. Presiden yang meminta seorang menteri untuk menyusun rancangan undang-undang, kepala sekolah yang meminta guru menyusun kurikulum pendidikan adalah beberapa contoh penerapan legitimizing tactics